Nomor : 07.C / SP/2004
tentang
PENGIKATAN JUAL BELI TANAH KAPLING BLOK ‘O’
KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG
Pada hari ini, Selasa , tanggal 22 April 2008 , kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini :
I. PT. Persero
Berkedudukan di Jl. Pulokambing No. 1, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Hendiyanto, selaku Direktur Pemasaran, yang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut : Pihak Pertama.
II. H. Sunardi;
Bertempat tinggal di Kapling Blok O Rt.009 Rw.003 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
1. Bahwa Pihak Pertama telah mengeluarkan SK Direksi PT. Persero JIEP No. 17 Tahun 2002 Tanggal 14 Juni 2002 tentang Harga Tanah Kapling di Blok ‘O’ Kawasan Industri Pulogadung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan pembelian tanah kapling di Blok ‘O’ KIP tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas kedua belah pihak dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melakukan pengikatan jual-beli atas Tanah Kapling Blok ‘O’ KIP (selanjutnya disebut tanah blok O), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
LOKASI TANAH
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual-beli Tanah Blok ‘O’ Kawasan Industri Pulogadung (KIP) yang terletak di :
- Kelurahan : Jatinegara
- Kecamatan : Cakung
- Luas tanah : ± 90 M2 (sembilan puluh meter persegi)
- No. Kapling : B.5 No.12.
- Wilayah
- Gambar Situasi : terlampir
Pasal 2
JAMINAN HAK ATAS TANAH
1. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA bahwa :
a. PIHAK PERTAMA menguasai sepenuhnya atas sebidang tanah serta berhak untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA.
b. PIHAK PERTAMA menjamin untuk sekarang dan kemudian hari tidak seorangpun atau pihak lain yang menyatakan mempunyai hak yang lebih kuat atau turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut.
2. Sehubungan dengan ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan maupun gugatan dari pihak lain, dan apabila tejadi tuntutan maupun gugatan dari pihak lain, maka segala sesuatunya merupakan beban dan akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 3
HARGA TANAH
1. PIHAK KEDUA setuju bahwa harga tanah tersebut adalah sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap meter persegi, belum termasuk PPN.
2. Berdasarkan ayat 1 di atas, maka untuk luas tanah 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
3. PPN sebesar 10% dari harga transaksi dikalikan luas tanah, yaitu sebesar 10% X Rp. 1.300.000,- X 90 M2 = Rp. 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi beban PIHAK KEDUA, sehingga jumlah total yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Harga tanah tersebut sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PIHAK PERTAMA dan biaya Notaris untuk akta jual-beli dan balik nama sertipikat atas nama PIHAK KEDUA, kecuali untuk :
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB),
merupakan beban dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
Pembayaran harga tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 diatas dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara sebagai berikut :
- Dilakukan pada tanggal 22 April 2008, yang terdiri dari :
- Uang Muka sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah),
- PPN sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Sisanya yakni sebesar : Rp. 117.000.000,00 – Rp. 23.400.000,00 = Rp. 93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar secara mengangsur selama 12 (dua belas) bulan pada setiap tanggal 5 bulan berjalan.
Pasal 5
DENDA KETERLAMBATAN
Apabila PIHAK KEDUA tidak atau terlambat melakukan pembayaran harga tanah sebagaimana jadwal tersebut pada Pasal 4 diatas, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memberlakukan denda atas keterlambatan sebesar 1,5 ‰ (satu setengah permil) per hari keterlambatan. Pembayaran denda tersebut harus dibayar / dilunasi secara sekaligus dengan pembayaran harga tanah yang jatuh tempo.
Pasal 6
PERHITUNGAN LUAS TANAH
Perhitungan akhir atas luas tanah ditentukan berdasarkan
Pasal 7
FORCE MAJEURE
Apabila terjadi hal-hal yang sama sekali berada diluar kemampuan / kekuasaan para pihak, yaitu hal-hal force majeure, seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, keadaan perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan peraturan pemerintah dibidang moneter yang memang tidak dapat dicegah / dihindari dan yang langsung mengakibatkan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh isi perjanjian ini, maka terhadap perjanjian ini akan diadakan peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 8
BEBAN WAJIB
PIHAK KEDUA harus memenuhi/dibebani dengan kewajiban melunasi segala pajak yang perlu dibayarkan kepada Pemerintah sehubungan dengan Perjanjian ini.
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan pendapat/paham didalam melaksanakan isi perjanjian ini, maka terlebih dahulu pada tingkat pertama berusaha diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Pasal 10
LAIN-LAIN
Hal-hal yang keliru / kurang / belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan disempurnakan dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian ini, dan Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sebagai naskah asli, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. Persero
H. Sunardi Hendiyanto
Direktur Pemasaran
